Halo Kuansing – Wakil Banggar DPR Jatuh Saat Rapat Paripurna DPR, Ini Penyebabnya. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhidin Mohamad Said tiba-tiba saja tersungkur pada saat rapat Paripurna DPR sedang berlangsung yang dilaksanakan [ada Kamis (30/6/2022) hari ini.
Baca juga: Lukaku Kembali Ke Inter Milan, Saya Bahagia!
Muhidin terjatuh setelah ia menyerahkan hasil naskah laporan Banggar DPR ke Ketua DPR RI Puan Maharani. setelah Muhidin menyerahkan laporan tersebut, ia pun bersalaman denga Ketua Sidang dan Anggota Pimpinan Sidang DPR RI setelah bersalaman dan hendak pergi meninggalkan area meja pimpinan sidang, seketika ia jatuh ke lantai secara perlahan dan tumbang.
Sontak semua anggota rapat sidang paripurna DPR terkejut dan suasana sidang Paripurna ke-26 Masa Sidang V 2021/2022 itupun mendadak berhenti. Para anggota sidang yang berada di ruang rapat langsung berdiri dan melihat ke arah depan. sontak bebrapa orang anggora DPR lainnya dan juga petugas yang ada dikantor DPR mengejar Muhidin yang tergeletak di depan meja pimpinan untuk segera ditolong.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah memberikan keterangan tentang penyebab Wakil Banggar DPR Jatuh, ia mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh tensi Muhidin yang sedikit naik pada pagi hari sehingga membuat tubuhnya lemah pada saat sidang DPR dan hal itu membautnya terjatuh. Setelah kejadian itu, sekarang kondisi tubuh Muhidin sudah kembali pulih dan sehat.
“Alhamdulilah pak Muhidin sudah sehat walafiat dan pak Muhidin sebenarnya tensinya agak naik sedikit karena beliau kecapean,” tutur Said pasca Rapat Paripurna DPR RI.
Said mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu Muhidin melakukan perjalanan luar kota sepulang dari luar kota ialangsung berkerja pagi ini, karena ia mengemban tugas untuk membacakan laporan Badan Anggaran. Bahkan, dari 17 halaman pidato yang harus disampaikan, Muhidin meringkas sendiri menjadi 10 halaman. “Murni faktor kecapean. Sudah,sudah sehat,” ujarnya.
Agenda sidang Paripurna hari ini membahas tentang persetujuan dari sejumlah pembahasan dianatarnya, penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan diskusi pendahuluan RAPBN untuk Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
Kemdian, pembahasan untuk penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, serta terakhir yakni tentang pengambilan keputusan tingkat dua soal pemekaran atau pembentukan tiga provinsi baru di Papua.
