Miris, Kades di Kuansing Tilap Dana BLT

Miris, Kades di Kuansing Tilap Dana BLT

Bukannya membangun desa lebih baik dan menggunakan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa, Seorang oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau ini malah menilap dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2022. Tak sampai disitu saja, ternyata oknum Kepala Desa itu sudah menilap dana BLT desanya tersebut sebanyak empat bulan.

Atas kejadian ini, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Suhardiman Amby merasa prihatin dengan masalah ini. Dia mengatakan telah memberikan instruksi kepada  Inspektorat Kuansing untuk segera melakukan pembinaan kepada oknum Kades atas tindak kejahatannya tersebut.

“(Kasus) ini adalah tugas pertama yang mesti diselesaikan oleh Plt Kepala Inspektorat yang baru saja dilantik. Kita harap, kasus ini dapat diselesaikan secara internal terlebih dahulu,” tegas Suhardiman pada Jumat (6/1/2023) sore, usai acara pelantikan empat pejabat eselon III di lngkungan Pemerintah kabupaten Kuantan singingi, dikutip dari GoRiau (10/01/22).

Dikatakan oleh Suhardiman, permasalahan oknum Kepala desa yang telah menilap dana desa tersebut, tampaknya masih mampu untuk diselesaikan secara internal oleh Pemerintah kabupaten Kuantan singing. Hal tersebut karena, persoalan ini telah menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Pemkab Kuansing dalam memberikan pembinaan kepada para Kades.

Ditambahkan oleh Suhardiman Amby, pembinaan harus dilakukan oleh Pemkab Kuansing terhadap oknum kades yang telah menilap dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Oknum kades itu harus bertanggung jawab sampai ke muka hukum.

“Jika oknum kades ini sudah tak lagi bisa dibina, maka baru kita serahkan kepada pihak aparat penegak hukum. Mau bagaimana pun juga, perbuatan seperti itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” terang Plt Bupati Kuansing itu.

Baca juga: Gak Usah Banyak Mikir, Ini Tips Memulai Usaha Sampingan

Lebih lanjut, Suhardiman Amby  memberikan peringatan kepada seluruh Kepala desa di Kuantan Singingi supaya dalam bekerja dapat menjalankan perannya sesuai aturan yang berlaku. Sebab, perbuatan yang melawan hukum tentunya dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan masyarakat dan negara.

“Jangan ada lagi kejadian seperti ini. Kalau itu hak masyarakat, berikan ke masyarakat,” tutup Suhardiman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *