Mantan Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPR?

Mantan Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPR?

Mantan koruptor boleh untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPR pada Pemilu 2024, baik itu calon anggota legislatif DPR, DPD maupun DPRD.

Baca juga: Perjalanan Koruptor Surya Darmadi

Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggan Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi. Puadi mengatakan bahwa aturan yang menjelaskan narapidana mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif ada di Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, namun tetap harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Puadi menjelaskan, bagi mantan terpidana kasus korupsi yang ingin menjadi calon anggota DPR, DPRD serta DPD maka dirinya wajib untuk mengumumkan kepada publik bahwa dirinya telah selesai menjalani masa hukumannya sebagai koruptor.

Adapun regulasi yang mengatur tentang peryaratan menjadi caleg DPRD tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum spesifik pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g.

Dalam pasal tersebut dijelaskan tidak ada larangan yang secara khusus melarang mantan narapidana kasus korupsi yntuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota legslatif dan DPRD. Itu artinya Mantan Koruptor boleh menjadi calon anggota DPR, DPD ataupun DPRD.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” bunyi Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu.

Adapun bagi mantan narapidana kasus korupsi yang ingin menjadi calon anggota DPR, maka diwajibkan untuk menginformasikan kepada publik bahwa ia adalah mantan koruptor dan telah selesai menjalani masa hukuman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019 lalu, pernah membuat regulasi yang secara terang-terangan melarang mantan narapinda korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD dan DPD.

Namun, Mahkamah Agung menyatakan aturan yang dibuat KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang no.& tahun 2017 tentang Pemilu.

Dan akhirnya, Pemilu 2019 diikuti oleh 49 orang calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. dari jumlah 49 orang yang mencalonkan diri, 40 diantaranya terpilih menjadi anggota dewan perwakilan daerah (DPD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *