Gugatan KUD Langgeng Terhadap PT. CRS Berlanjut ke Persidangan

Gugatan KUD Langgeng Terhadap PT. CRS Berlanjut ke Persidangan

Gugatan perdata yang diperjuangkan oleh (Koperasi Unit Desa) KUD Langgeng terhadap PT Citra Riau Sarana (CRS) tak membuahkan hasil sesuai harapan. Akhirnya berlanjut ke persidangan setelah mediasi gagal. Sidang utama masalah telah dimulai pada Kamis, (10/11/2022) di PN Telukkuantan.

Ketua KUD Langgeng hadir langsung pada sidang perdana, Mukhlisin bersama 12 kepala desa, ketua BPD serta pengurus unit. Hal ini sebagai bentuk dukungan pada pengurus KUD Langgeng dalam memperjuangkan hak-hak anggota melalui proses aturan.

“Perusahaan tidak menerima tuntutan kami padahal telah dilakukan mediasi. dan kami putusan bulat untuk melanjutkan persidangan,” tegas kuasa hukum KUD Langgeng, Agus Margodono SH saat itu dampingi oleh Nasrizal SH MH dan Aam herbi SH MH dilansir dari GoRiau.com (11/11/2022)

Dikutip dari Goriau.com, KUD Langgeng melakukan gugatan terhadap PT citra Riau sarana (CRS) sebesar Rp50 miliar. karena, PT CRS sudah ingkar janji atau wanprestasi. gugatan didaftarkan pada tanggal 6 September 2022.

Dikatakan Agus, PT CRS tidak menjalankan perjanjian kerja sama nomor 89 tahun 2003, selanjutnya kesepakatan tertanggal 30 Juni 2008 serta konvensi tanggal 16 Mei 2011.

“PT CRS tidak menjalankan perjanjian kerja sama nomor  89 tertanggal 19 Mei 2003 di pasal 6 ayat 1. Perusahaan juga ingkar janji melaksanakan konvensi tanggal 30 Juni 2008 16 Mei 2011,” ungkap Agus.

Karena itu, KUD Langgeng meminta kepada pengadilan agar dapat menyita jaminan kebun inti hak guna usaha (HGU) PT CRS yang berlokasi di Desa Bumimulya, Kecamatan Logas Tanah Darat. kemudian, KUD Langgeng meminta majelis hakim menghukum PT CRS untuk mengubah lahan plasma seluas 199,33 hektare.

“Caranya adalah  melepaskan HGU lahan inti perusahaan yang sekarang diduduki oleh anggota masyarakat, kemudian menyerahkannya untuk menutupi kekurangan huma plasma,” jelas Agus.

KUD Langgeng meminta supaya majelis hakim memerintahkan PT CRS buat mengurus sertifikat lahan plasma hasil ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.

“karena wanprestasi ini, KUD Langgeng telah menderita kerugian materiil sebesar Rp50 miliar. PT CRS wajib mengganti kerugian ini,” ungkap Agus. menurut Agus

Baca juga: Cara Mendownload Video dan Lagu Dari Tik Tok

Perhitungan kerugian materiil tersebut didasari pada perhitungan biaya pemupukan dan perawatan kebun plasman dengan luas 6.000 hektare selama dua tahun.

“Ya sebabnya kebun sawit diterima penggugat seluas 6.000 hektare tidak produktif dan tidak layak,” tegas Agus. Selain itu, KUD Langgeng juga telah menderita kerugian immateriil sebesar Rp5 miliar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *