Dokumen Mutasi ASN Kuansing Bocor, Ternyata Ini Isinya

Dokumen Mutasi ASN Kuansing Bocor, Ternyata Ini Isinya

Talukkuantan – Dokumen Mutasi ASN Kuansing Bocor, Ternyata Ini Isinya. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau akhir-akhir ini tak bisa tenang dalam bekerja. Hal ini, disebabkan karena adanya isu mutasi pegawai yang berhembus kencang membuat pada ASN khawatir dan tak dapat konsentrasi dalam bekerja.

Keadaan ini pun semakin kacau, karena bocornya dokumen persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal persetujuan pelantikan pejabat eselon III dan IV di internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.

Dilansir dari GoRiau, terkait Dokumen Mutasi ASN Kuansing, ada sebanyak 88 orang ASN yang disetujui untuk dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Dalam surat itu tertulis tanggal 13 Desember 2022. Pada surat itu juga terungkap bahwa pengajuan pengangkatan dan pelantikan ternyata diusulkan sejak 12 September 2022 lalu.

Yang mana, Plt Bupati Kuantan Singingi mengajukan sebanyak 139 orang untuk dilantik. Akan tetapi  51 orang tidak disetujui oleh Menteri dalam negeri. Detailnya, 14 orang untuk camat dengan sebab tak memenuhi kriteri pasal 224 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang mana camat harus memahami pengetahuan teknis pemerintahan dan terpenuhinya persyaratan kepegawaian.

Selanjutnya , tiga pejabat administrator pada Inspektorat juga tidak disejudui Mendagri. Hal tersebut karena pemberhentian maupun pengangkatan Inspektur Pembantu (Irban) berpedoman pasal 99B PP nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan dari PP nomor 18 tahun 2016 terkait perangkat daerah. Dijelaskan pada pasal ini bahwa kepala daerah harus berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebelum melakukan mutasi Iban dan inspektur.

Untuk dua orang pejabat administrator di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang diusulakan oleh Plt Bupati Kuansing juga tidak disetujui oleh Menteri dalam negeri. Penyebabnya ialah tak adanya kesesuaian dengan pasal 12 ayat (4) Peraturan menteri daalam negeri nomor 76 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan.

Promosi satu pejabat pengawas pun juga tak disetujui karena jabatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sudah direkomendasikan dalam penyederhanaan birokrasi.

Kemudian untuk mutasi atau promosi 19 pejabat administrator pejabat pengawas juga tidak tidak disetujui oleh Mendagri karena berkaitan dengan mutasi atau promosi pejabat sebelumnya.

Demosi untuk tujuh pejabat administrator dari golongan IIIa menjadi IIIb Kuansing juga diusulkan oleh Plt Bupati tapi juga ditolak oleh Mendagri. Penyebabnya terlalu banyak promosi dari pejabat pelaksana atau pejabat pengawas menjadi pejabat administrator.

Baca juga: Polisi Usut Dugaan Tindak Pidana Mobil Terbakar Di SPBU Kebun Nenas

Terakhir yang tidak disetujui Mendagri adalam pejabat pengawas tidak mutasi atau promosi lima orang pejabat administrator. Alasannya tidak adanya data dukung terkait mutasi pejabat sebelumnya.

Terkaitnya bocornya dokumen ini, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Masrul Hakim memberikan tanggapan dingin dan tak mau berkomentar banyak. Ia sendiri mengaku tidak mengetahui dari mana asal dokumen tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *